Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : PAS-638.OT.01.01.02 Tentang Kualifikasi Khusus Pengawas Internal Pemasyarakatan,
Download selengkapnya Di sini
Download selengkapnya Di sini
This is default featured slide 2 title
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.
This is default featured slide 3 title
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.
This is default featured slide 4 title
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.
This is default featured slide 5 title
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.
Senin, 09 Januari 2012
NOTA DINAS DIRJEN PEMASYARAKATAN KEPADA MENTERI HUKUM DAN HAM PERIHAL LAPORAN PELAKSANAAN SOSIALISASI KODE ETIK
Nota Dinas Direktur Jenderal Pemasyarakatan kepada Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 146/XII/2011 Perihal Laporan Pelaksanaan Sosialisasi Kode Etik, Pengawasan Internal dan Pengawasan Eksternal .
Selengkapnya Download Di Sini
Selengkapnya Download Di Sini
MoU KEMENKUMHAM DENGAN KEMENTERIAN KESEHATAN DAN IDI
Nota Kesepahaman (MoU) Antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Ikatan Dokter Indonesia Tentang Mekanisme Permintaan Second Opinion dan Penilaian Medis Bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara dan Cabang Rumah Tahanan Negara
Download MoU di sini
Download MoU di sini
Jumat, 06 Januari 2012
Pemberitahuan Lanjutan Pelaksanaan WBK Tahap II
Kepada Yth.
Para Kepala Kantor Wilayah
di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI
Sehubungan dengan laporan kesiapan satker yang sampai batas waktu tanggal 28 Desember 2011 sebanyak 293 satuan kerja dan telah ditetapkannya Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PW.02.03 Tahun 2012 tentang Penetapan Unit Kerja Kementerian Hukum dan HAM sebagai Wilayah Bebas Korupsi Tahap II
Para Kepala Kantor Wilayah
di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI
Sehubungan dengan laporan kesiapan satker yang sampai batas waktu tanggal 28 Desember 2011 sebanyak 293 satuan kerja dan telah ditetapkannya Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PW.02.03 Tahun 2012 tentang Penetapan Unit Kerja Kementerian Hukum dan HAM sebagai Wilayah Bebas Korupsi Tahap II
SURAT EDARAN TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN TERHADAP PENGGUNAAN HANDPHONE (HP) DI LAPAS, RUTAN DAN CABANG RUTAN
Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan No. PAS-01.01.04.01 Tahun 2012 Tentang Pencehagan dan Penindakan Terhadap Penggunaan Handphone (HP) di Lapas, Rutan, dan Cabang Rutan.
1. Latar Belakang.
Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya ganguan keamanan dan ketertiban Lapas, Rutan dan Cabang Rutan, adalah dengan menyelenggarakan tugas-tugas pemasyaraktan sesuai dengan ketentuan yang
1. Latar Belakang.
Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya ganguan keamanan dan ketertiban Lapas, Rutan dan Cabang Rutan, adalah dengan menyelenggarakan tugas-tugas pemasyaraktan sesuai dengan ketentuan yang
Selasa, 27 Desember 2011
Analisa Jabatan Dalam Rangka Reformasi Birokrasi
Analisa Jabatan Dalam Rangka Reformasi Birokrasi (Remunerasi) Klik Download untuk selengkapnya
Kamis, 15 Desember 2011
SURAT EDARAN NOMOR PAS-165.PK.01.04.01 TAHUN 2011
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PEMSYARAKATAN NO: PAS-165.PK.01.04.01 TAHUN 2011 TENTANG PENINGKATAN STABILITAS DAN KETERTIBAN DI UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PEMASYARAKATAN .. Download disini
