KEMENKUMHAM KERJASAMA DENGAN KPK

Masuk Tahun 2012, Kemenkumham terus membenahi kinerjanya. Sehari setelah memberlakukan satuan kerja wilayah bebas korupsi, kini Kemenkumham kembali mengandeng instansi lain untuk menyelesaikan masalah hukum terhadap masyarakat yang termajinalkan.

Terpantau, acara yang diusung Kemenkumham dalam ini juga dihadiri perwakilan dari lembaga Mahkamah Agung, Polri, Kejaksaan, Komisi pemberantasan

Read More

PENETAPAN TERHADAP 293 SATUAN KERJA (SATKER) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SEBAGAI WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK)

Pada hari ini Senin, 9 Januari 2012, 293 Satker di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI sebagai Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Tahap II (Kedua). Penetapan dilakukan di Graha Pengayoman, Gedung Utama Kementerian Hukum dan HAM Jakarta. Acara ini merupakan kelanjutan dari pencanangan WBK tahap I (Pertama) yang menetapkan 8 (delapan) Satker sebagai wilayah bebas korupsi pada tanggal 8 Juni 2011

Read More

Pemberitahuan Lanjutan Pelaksanaan WBK Tahap II

Kepada Yth.
Para Kepala Kantor Wilayah
di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI


Sehubungan dengan laporan kesiapan satker yang sampai batas waktu tanggal 28 Desember 2011 sebanyak 293 satuan kerja dan telah ditetapkannya Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PW.02.03 Tahun 2012 tentang Penetapan Unit Kerja Kementerian Hukum dan HAM sebagai Wilayah Bebas Korupsi Tahap II

Read More

KORUPSI ANCAMAN BAGI PROGRAM PEMBANGUNAN BANGSA INDONESIA

 "Saya merasa bahagia dapat bertemu dan berada di tengah-tengah para akademisi yang begitu konsentrasi dan gigih dalam mengibarkan bendera perang melawan korupsi, seminar ini diharapkan mampu menjadi pengingat bagi kita semua akan pentingnya melawan perlawanan terhadap korupsi yang sangat merugikan negara sampai trliyunan rupiah," demikian dikatakan Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar saat

Read More