KEMENKUMHAM KERJASAMA DENGAN KPK

Masuk Tahun 2012, Kemenkumham terus membenahi kinerjanya. Sehari setelah memberlakukan satuan kerja wilayah bebas korupsi, kini Kemenkumham kembali mengandeng instansi lain untuk menyelesaikan masalah hukum terhadap masyarakat yang termajinalkan.

Terpantau, acara yang diusung Kemenkumham dalam ini juga dihadiri perwakilan dari lembaga Mahkamah Agung, Polri, Kejaksaan, Komisi pemberantasan

Read More

SURAT DIRJEN PEMASYARAKATAN TENTANG DAFTAR RUMAH SAKIT PEMEBERI PELAYANAN KESEHATAN

Surat Direktur Jenderal pemasyarakatan Nomor PAS-PK.01.07.01-21 Tentang Daftar Rumah Sakit Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) Penerima Dana Jamkesmas 2010


Selengkapnya Download Disini

Read More

PENETAPAN TERHADAP 293 SATUAN KERJA (SATKER) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SEBAGAI WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK)

Pada hari ini Senin, 9 Januari 2012, 293 Satker di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI sebagai Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Tahap II (Kedua). Penetapan dilakukan di Graha Pengayoman, Gedung Utama Kementerian Hukum dan HAM Jakarta. Acara ini merupakan kelanjutan dari pencanangan WBK tahap I (Pertama) yang menetapkan 8 (delapan) Satker sebagai wilayah bebas korupsi pada tanggal 8 Juni 2011

Read More

KEPUTUSAN DIRJEN PEMASYARAKATAN TENTANG KUALIFIKASI KHUSUS PENGAWAS INTERNAL PEMASYARAKATAN

Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : PAS-638.OT.01.01.02 Tentang Kualifikasi Khusus Pengawas Internal Pemasyarakatan,


Download selengkapnya Di sini

Read More

NOTA DINAS DIRJEN PEMASYARAKATAN KEPADA MENTERI HUKUM DAN HAM PERIHAL LAPORAN PELAKSANAAN SOSIALISASI KODE ETIK

Nota Dinas Direktur Jenderal Pemasyarakatan kepada Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 146/XII/2011 Perihal Laporan Pelaksanaan Sosialisasi Kode Etik, Pengawasan Internal dan Pengawasan Eksternal .

Selengkapnya Download Di Sini

Read More

MoU KEMENKUMHAM DENGAN KEMENTERIAN KESEHATAN DAN IDI

Nota Kesepahaman (MoU) Antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Ikatan Dokter Indonesia Tentang Mekanisme Permintaan Second Opinion dan Penilaian Medis Bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara dan Cabang Rumah Tahanan Negara

Download MoU di sini

Read More

Pemberitahuan Lanjutan Pelaksanaan WBK Tahap II

Kepada Yth.
Para Kepala Kantor Wilayah
di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI


Sehubungan dengan laporan kesiapan satker yang sampai batas waktu tanggal 28 Desember 2011 sebanyak 293 satuan kerja dan telah ditetapkannya Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PW.02.03 Tahun 2012 tentang Penetapan Unit Kerja Kementerian Hukum dan HAM sebagai Wilayah Bebas Korupsi Tahap II

Read More

SURAT EDARAN TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN TERHADAP PENGGUNAAN HANDPHONE (HP) DI LAPAS, RUTAN DAN CABANG RUTAN

Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan No. PAS-01.01.04.01 Tahun 2012 Tentang Pencehagan dan Penindakan Terhadap Penggunaan Handphone (HP) di Lapas, Rutan, dan Cabang Rutan.

1. Latar Belakang.
Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya ganguan keamanan dan ketertiban Lapas, Rutan dan Cabang Rutan, adalah dengan menyelenggarakan tugas-tugas pemasyaraktan sesuai dengan ketentuan yang

Read More